Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2023.

Menurut Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, puncak arus mudik 2023 terjadi mulai tanggal 18 hingga 21 April atau H-1 Idulfitri 1444 H.

“Prediksi itu muncul setelah adanya usulan memajukan cuti bersama Lebaran dari tanggal 19 April 2023,” kata Aan, dikutip dari halaman humas.polri.go.id, Selasa (28/3/2023).

Karena hal tersebut, Aan mengatakan, pihaknya akan mengantisipasi pergerakan mulai tanggal 18 April malam.

“Ada peningkatan sampai tanggal 21 atau H-1 ini untuk kalau yang Lebarannya tanggal 22. Kalau yang Lebarannya 21, itu akan pulang sebelum tanggal 21,” jelasnya.

Selain puncak arus mudik, Korlantas Polri juga memprediksi puncak arus balik Lebaran 2023 akan terjadi dalam dua gelombang.

“Ada dua gelombang kemungkinan nanti untuk arus baliknya ini. Karena tanggal 1 Mei itu liburan tanggal merah,” ujar Aan.

“Arus balik gelombang pertama kemungkinan akan terjadi pada tanggal 25 April,” tutupnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi jumlah orang yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023 mencapai 123 juta orang.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan, dari jumlah tersebut didominasi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

“Pilihan moda terbanyak masih menggunakan mobil pribadi sebanyak 22,07 persen atau 27,32 juta orang, dan motor 20,30 persen atau 25,13 juta orang,” ujar Djoko dalam keterangannya yang dikutip dari GridOto.com, Senin (13/03/2023).

Sementara untuk yang memilih menggunakan kendaraan lain, seperti bus diprediksi sebanyak 22,77 juta, Kereta Api sebanyak 14,47 juta orang, dan mobil sewa 9,53 juta orang.

Pemutihan pajak kendaraan masih berlangsung di 4 provinsi pada Maret 2023.

Seperti dikutip dari GridOto.com, pemerintah menggelar program pemutihan pajak kendaraan untuk meringankan denda yang terlambat atau tidak membayar pajak.

Biasanya, dalam program tersebut wajib pajak hanya perlu melunasi pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tertunggak.

Sementara untuk denda keterlambatannya akan dibebaskan alias tidak perlu dibayar wajib pajak.

Untuk lebih jelasnya, berikut 4 provinsi yang masih memberlakukan pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2023:

1. Jambi

Pemutihan pajak kendaraan di Jambi dibuka sejak 6 Januari 2023 dan berlangsung sampai dengan 6 April 2023.

Dikutip dari laman Samsat Jambi, program pemutihan yang diberikan berupa diskon pokok pajak dan bebas denda PKB.

Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan keringanan berupa bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Bagi kendaraan yang mati selama 2-15 tahun ke atas, nantinya hanya perlu membayar tunggakan pajak selama dua tahun.

2. Aceh

Pemutihan pajak kendaraan di Aceh awalnya berlangung 2 Januari 2023 sampai 28 Feburari 2023, namun diperpanjang lagi hingga 30 April 2023.

Dari informasi di akun Instagram Samsat Aceh, dalam program tersebut, para wajib pajak dibebaskan untuk denda PKB, Pajak Progresif, serta BBNKB ke-2.

Selain itu, untuk masyarakat yang menunggak pajak lebih dari tiga tahun, hanya diwajibkan bayar pajak tiga tahun saja, sementara dendanya dihapus.

3. Riau

Pemerintah Provinsi Riau menggelar pemutihan pajak dalam program yang bertajuk “7 Berkah Pajak Daerah”.

Dikutip dari Instagram Bapenda Riau, pemutihan pajak ini sudah digelar sejak 1 Februari 2023 hingga 31 Mei 2023 mendatang.

Sesuai namanya, ada 7 item keringanan pajak yang bisa dimanfaatkan, di antaranya:

• Bebas denda PKB
• Bebas BBNKB kedua
• Bebas denda BBNKB kedua
• Bebas BBNKB kendaraan hasil lelang
• Bebas pokok pajak terutang tahun keempat, kelima, dan seterusnya
• Diskon 50 persen untuk pokok pajak kendaraan bermotor tahun pertama bagi wajib pajak berbadan usaha melakukan mutasi masuk (Khusus kendaraan bukan baru, pembuatan sebelum 2022)
• Keringanan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor menjadi 2 persen.

4. Kalimantan Barat

Terakhir, Provinsi Kalimantan Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan sejak 1 Februari 2023 sampai 31 Juli 2023.

Berdasarkan informasi di akun Instagram Samsat Pontianak, pemerintah memberikan 5 keringanan kepada para wajib pajak berupa:

• Pembebasan denda PKB
• Pembebasan denda BBNKB kedua
• Gratis BBNKB kedua
• Diskon 25 persen untuk tunggakan pajak tahun keempat
• Diskon 40 persen untuk tunggakan pajak tahun kelima atau lebih.

Di sepanjang bulan suci Ramadan, banyak komunitas dan klub otomotif biasanya akan mengadakan sahur on the road (SOTR).

Seperti dikutip dari GridOto.com, Polda Metro Jaya melarang kegiatan konvoi berkedok sahur on the road (SOTR) selama bulan Ramadan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran memandang kegiatan tersebut lebih banyak memberikan dampak negatif.

“Saya sudah mengeluarkan maklumat SOTR banyak negatifnya. Saya minta supaya dihentikan,” kata Irjen Fadil.

Selain kegiatan konvoi, Fadil juga melarang warga menyalakan petasan karena dapat mengganggu kegiatan ibadah Ramadan.

Dia juga mengimbau agar tempat hiburan malam menaati jam operasional selama ramadan.

Pihak Polda akan bekerjasama dengan Pemda DKI untuk semua bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan larangan melakukan konvoi diatur dalam Maklumat Kapolda Metro Jaya.

Dalam maklumat bernomor Mak/01/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 juga disebutkan sanksi untuk penerapan larangan konvoi.

“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),” kata Kombes Trunoyudo. 

Polda Metro Jaya menurutnya akan mengamankan dari kegiatan negatif itu.

Lebih lanjut Trunoyudo menjelaskan, maklumat tersebut melarang sejumlah kegiatan yang berpotensi mengganggu jalannya ibadah Ramadan.

Mulai dari menyalakan kembang api, aksi balap liar hingga konvoi arak-arakan (konvoi alegoris).

“Alegoris ini adalah konvoi yang melibatkan jalanan di tempat umum, publik, yang kemudian dapat mengganggu ketertiban maupun keselamatan berlalu lintas gitu,” tutupnya. 

Memasuki libur hari Raya Nyepi, sistem ganjil genap akan diberlakukan di jalur menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Penerapan sistem ganjil genap di jalur Puncak tersebut dilakukan jajaran Satlantas Polres Bogor mulai tanggal 21 sampai 26 Maret 2023.

“Hari ini satu hari sebelum libur nasional (Nyepi), kemudian di hari Kamis itu masih cuti bersama, hari Jumat juga satu hari menjelang weekend, jadi dari sore ini hingga Minggu pagi kami lakukan sistem ganjil genap,” jelas KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, dikutip dari halaman NTMC Polri, Selasa (21/3/2023).

Khusus pada hari Jumat, pemberlakukan sistem ganjil genap akan menyesuaikan volume kendaraan karena sudah memasuki bulan Ramadan yang biasanya arus lalu lintas tidak terlalu ramai.

“Kalau kendaraannya sepi enggak kami lakukan ganjil genap,” ujarnya.

Meski begitu, Ardian mengungkapkan untuk volume kendaraan di Jalur Puncak sejak kemarin Senin (20/3/2023), terdapat peningkatan.

Kondisi tersebut diperkirakan akan terus terjadi hingga memasuki bulan puasa.

“Kemarin banyak masyarakat yang mengadakan pertemuan sebelum Ramadan, arus lalin sempat meningkat dibandingkan hari biasa. Anak sekolah juga libur menjelang bulan puasa, jadi prediksi kami kepadatan akan meningkat,” tukasnya.

Mengutip dari Kompas.com, ada beberapa jalur di kawasan Puncak yang masuk ke dalam wilayah pemberlakuan pembatasan kendaraan pada libur Nyepi kali ini, yaitu arah simpang Gadog, Jalan Raya Puncak sampai dengan Simpang Empat Tugu, Lampu Gentur Kabupaten Cianjur.

Kemudian arah Simpang Empat Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadog Jalan Raya Puncak.

Kendaraan yang akan menuju ke arah Taman Safari juga dibatasi, khusus untuk kendaraan berpelat nomor ganjil.

Sementara untuk aturan pelat genap diberlakukan bagi kendaraan yang hendak melintas ke arah Cisarua.

Pemberian subsidi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor listrik bakal berlaku hari ini, Senin (20/3). Untuk setiap pembelian satu unit motor listrik, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp7 juta.
“Saya akan menyampaikan ini akan efektif 20 Maret tahun ini,” kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan awal Maret lalu.

Subsidi ini akan dialokasikan untuk pembelian 200 ribu unit motor listrik. Namun begitu, tak semua motor listrik mendapat keistimewaan subsidi.

Subsidi hanya berlaku bagi motor-motor yang diproduksi di Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40 persen lebih. Produsen motor listrik yang memenuhi kriteria tidak boleh menaikkan harga jual selama masa pemberian bantuan.

Mulanya hanya tiga merek motor listrik yang produknya menerima subsidi, yakni Gesits, Volta, dan Selis. Namun, belakangan sejumlah merek motor lain seperti Smoot dan Viar mengaku sudah memenuhi syarat dari pemerintah dan motor listrik mereka berhak menerima subsidi dari pemerintah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi motor listrik akan diutamakan untuk orang-orang yang menurut pemerintah berhak menerima bantuan.

“Kami memastikan yang kami berikan bantuan pemerintah terhadap belanja motor (listrik), mobil, itu orang-orang yang kami anggap berhak. Itu pertama. Kedua, tidak bisa dua kali belanja,” jelas Agus.

Penerima subsidi motor listrik itu di antaranya pelaku UMKM khususnya penerima Kredit Usaha Rakyat, penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), hingga pelanggan listrik 450—900 VA.

Menurut Agus Skema pemberian subsidi motor listrik akan disalurkan melalui produsen motor, bukan langsung ke pembeli. Selain itu satu orang tak bisa membeli dua kendaraan listrik bersubsidi.

“Subsidinya diberikan ke produsen. Jadi kami mengontrolnya gampang kalau ke produsen.

Wacana gelaran balap Formula E Jakarta 2024 sedang dalam proses pembahasan oleh pihak terkait.

Hanya saja ada satu hal yang menarik perhatian publik, yakni rencananya Formula E Jakarta 2024 tidak lagi digelar di Kawasan Ancol, Jakarta Utara.

Malahan rencananya Formula E Jakarta 2024 bakal menggunakan trek jalanan umum, atau lebih sering disebut street circuit.

Hal tersebut sudah diungkapkan Ketua Steering Committee (SC) Formula E 2023, Bambang Soesatyo yang mengaku sudah berkoordinasi dengan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Tidak cuma sampai situ, ia juga berdiskusi dengan Chief Championship Officer Formula E, Alberto Longo terkait penggunaan street circuit untuk Formula E Jakarta 2024 mendatang.

“Jadi, rencananya bakal pakai street circuit, artinya akan diadakan di jalanan umum gitu,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini, dikutip dari Tribundepok.com, Selasa (14/03/2023).

Sementara Ketua Organizing Committee (OC) Formula E 2023, Ananda Mikola membeberkan ada beberapa alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk ajang Formula E 2024 mendatang.

Dari pengamatan yang sudah dilakukan, Jalan Sudirman atau di depan Balai Kota DKI Jakarta berpotensi untuk dijadikan trek street circuit.

“Tapi masih dalam pembahasan dan semoga Formula E 2024 bisa digelar di tempat lain, yang memang lebih mengusung konsep street race,” kata Ananda.

Perlu diketahui, kontrak ajang balap Formula E di Jakarta bakal berakhir pada 2024 mendatang.

Walau demikian Ananda optimis, kontrak ajang balap internasional itu bisa diperpanjang hingga 2030.

“Nanti kalau negosiasinya oke maka kami akan kontrak sampai 2030, tapi itu nanti kami bicarakan dan sekarang fokus sampai 2024 yang sudah ada kontraknya dulu,” pungkasnya.

Pajak progresif rencananya bakal dihapus pemerintah. 

Alasan dari hal tersebut adalah pengenaan pajak kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya dianggap tidak memberikan manfaat bagi penerapan single data.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Yusri Yunus menyebutkan kesulitan single data karena keengganan dalam mengurus data kendaraan. 

“Pajak progresif membuat wajib pajak ingin kendaraan miliknya atas nama sendiri atau keluarga satu KK karena adanya kewajiban membayar lebih mahal,” ungkapnya. 

Padahal, kesesuaian data kepemilikan kendaraan menurut Brigjen Yusri sangat penting. 

Ia mencontohkan, data tilang elektronik yang tidak sampai ke pelanggar karena data kendaraan sudah dijual dan pemilik enggan balik nama. 

“Makanya kita mengharapkan progresif, sudahlah dihilangkan saja supaya valid,” kata Brigjen Yusri Yunus. 

Ia menambahkan, dengan single data yang valid dimana data Dispenda, Jasa Raharja, Polisi sama akan memudahkan dalam proses identifikasi kendaraan termasuk dalam hal kecelakaan lalu lintas. 

“Ini yang kita harapkan. Makanya kami ingatkan udahlah nggak usah pakai pemutihan itu bukan hal yang bagus,“ bilangnya.

Hal lainnya, mengenai pengurangan biaya balik nama (BBN). 

Menurut Kakorlantas Polri, Irjen Firman Shantyabudi, Pajak BBN dianggap tidak fair bagi sebagian pemerintah daerah (Pemda).

Penyebabnya, banyak kendaraan yang beroperasional di luar daerah yang bersangkutan.

“Kendaraan baru pasti akan banyak datang dari luar kota rasanya tidak fair ya mereka operasional di suatu daerah tapi bayarnya di tempat lain,” kata Irjen Firman.

Oleh karenanya, Irjen Firman nantinya pengurangan beban dari Pembalikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan penghapusan pajak progresif ini akan meringankan beban masyarakat.

Dengan begitu, permasalahan mengenai ketidaksesuaian data segera teratasi dengan baik apabila masyarakat betul-betul sadar untuk membayar pajak.

Jalan Tol Trans Jawa diprediksi akan menjadi jalur favorit masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun 2023.

Seperti dikutip dari GridOto.com, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan telah melakukan survei secara daring untuk memprediksi mobilisasi orang selama musim mudik lebaran 2023.

Berdasarkan survei tersebut, diprediksi Jalan Tol Trans Jawa menjadi jalur favorit untuk mudik, yakni 33,33 persen atau 9,2 juta orang.

Kemudian pilihan Jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa sebanyak 5,63 persen atau 1,5 juta dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa 5,04 persen atau 1,4 juta orang.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menjelaskan alasan masyarakat lebih memilih Jalan Tol Trans Jawa dibanding jalur Pantura dan Pansela.

“Alasan tidak memilih jalur Pansela Jawa adalah lebih dekat tujuan lewat Pantura, lebih cepat lewat Pantura, Pantura lebih aman dan nyaman,” ujar Djoko dalam keterangan yang ia sampaikan, Senin (13/03/2023).

Kemudian untuk jalur Pansela tidak dipilih masyarakat yang melakukan mudik lebaran, lantaran rawan macet dan kondisi jalan yang berkelok-kelok.

“Kekurangan Jalur Pansela Jawa adalah jalan rusak, prasarana penunjang kurang, jalan sempit dan berkelok, kemacetan dan keamanan jalan,” ucapnya.

Kendati demikian, Djoko mengungkapkan seperti halnya di musim lebaran sebelumnya ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama adalah rest area di jalan tol, kemudian pengelolaan atau manajemen pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah keselamatan pemudik yang menggunakan motor karena rentan akan kecelakaan lalu lintas.

“Keempat, program mudik gratis, dan kelima jalur atau jaringan jalan yang akan digunakan untuk mudik,” ungkap Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.

Sekilas informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat potensi pergerakan nasional pada Lebaran 2023 adalah 45,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 123,8 juta orang.

Pergerakan pemudik sebesar 77,3 juta orang atau 62,5 persen berasal dari Pulau jawa, daerah asal pemudik terbanyak berasal dari Jawa Timur 17,1 persen atau 21,2 juta orang.

Berikutnya Jawa Tengah 15,1 persen atau 18,7 juta orang, Jabodetabek 14,8 persen atau 18,3 juta orang, Jawa Barat 12,1 persen atau 14,9 juta orang dan Sumatera Utara 3,6 persen atau 4,4 juta orang.

Di sisi lain, daerah tujuan terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah 26,45 persen atau 32,75 juta orang, selanjutnya Provinsi Jawa Timur 19,87 persen atau 24,60 juta orang.

Kemudian Provinsi Jawa Barat 16,73 persen atau 20,72 juta orang, Jabodetabek 6,52 persen atau 8,07 juta orang dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4,78 persen atau 5,9 juta orang.

Meskipun di awal peresmiannya tampak masih banyak kekurangan di sana-sini, Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, sudah rutin menggelar ajang balap motor sejak diresmikan pada November 2021 dan sudah mulai memperlihatkan pesona maksimal dan sudah banyak meningkat dari berbagai aspek sarana dan teknis penyelenggaraan.

Mulai dari ajang balap nasional hingga balap internasional seperti Asia Talent Cup, WorldSBK, dan MotoGP Indonesia semua sukses digelar.

Setelah gelaran WorldSBK Mandalika 2023, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno,  mengatakan kalau Indonesia berpulang menggelar F1.

“Sirkuit Mandalika ini sudah sejajar dengan sirkuit internasional di daerah lain seperti Sepang Malaysia dan Phillip Island Australia,” kata Sandiaga dikutip dari TribunLombok.com.

Ia berpendapat, sensasi balap di Sirkuit Mandalika juga diakui oleh para pembalap.

“Ini modal yang sangat luar biasa bagi Mandalika,” ungkap Menparekraf.

Sandiaga berpendapat, hal itu bisa jadi modal Indonesia untuk menggelar F1 di Sirkuit Mandalika.

Aspirasi masyarakat menghadirkan balap F1 di Sirkuit Mandalika menurut Sandiaga sudah ditangkap pemerintah.

“Tentunya ini skalanya jauh lebih berbeda karena lebih besar dan juga kekuatan daripada dukungan permodalan dan persiapan akan lebih, diperlukan kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha,” katanya.

Dalam konteks ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI akan mendukung terselenggaranya balap F1 di Sirkuit Mandalika.

“Semoga bisa terwujud, bisa menyelenggarakan F1 Indonesia di pulau Lombok,” harapnya.

Sandiaga Uno menambahkan, minggu lalu Indonesia sudah menyelenggarakan F1 Power boat di Danau Toba, dan terselenggara dengan sukses.

“Sukses sekali juga, yang hadir dari tabulasi terakhir 40 ribu di hari minggu dan secara totalitas pergerakan mencatat 100 ribu orang,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menjelaskan, untuk bisa menggelar balap F1 di Sirkuit Mandalika banyak hal yang harus dipelajari dan dibenahi.

Tidak hanya kesiapan sirkuit, tetapi juga penyiapan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara. Mulai dari persoalan bahasa hingga hal-hal teknis balapan F1.

“Menuju kesana (F1) pasti, saya sendiri sangat ingin. Namun teman-teman, tidak hanya marshal, hospitality, keamanan, semua mesti sama-sama belajar menuju standar internasional,” katanya.

Menurutnya MGPA sendiri sangat ingin membawa balap F1 ke Sirkuit Mandalika, tetapi banyak hal harus dipersiapkan dengan matang.

“Jadi ditanya mau? pasti mau. Bisa? kita bisa, cuma kami mesti meningkatkan skill baik komunikasi maupun skill teknis penyelenggaraan balapan itu sendiri,” ujar Priandhi.

Terkait rencana Sirkuit Mandalika menggelar balap roda empat, tim dari Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) sudah melakukan inspeksi untuk mengecek kelayakan Sirkuit Mandalika.

Hasilnya Sirkuit Mandalika sejauh ini hanya mendapatkan homologasi grade dua.

Dengan hasil ini Sirkuit Mandalika dinyatakan layak menggelar balap mobil, tetapi belum bisa untuk balapan sekelas F1.

Untuk bisa menggelar F1, Sirkuit Mandalika harus mengantongi homologasi grade satu dari FIA.